Keuangan Daerah merupakan Program Studi Diploma III di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, yang telah beridiri sejak tahun 2001 yang pada tahun 2005 telah mendapatkan akreditasi "B". Ini merupakan pencapaian yang memuaskan karena jurusan Keuangan Daerah ini tergolong jurusan baru di FISIP-UNDIP.
Latar Belakang
Dengan lahirnya UU no 22 dan 25 tahun 1999 yang diganti dengan UU no 32 dan 33 tahun 2004 memberikan kesadaran bagi kita bahwa telah terjadi proses perubahan yang cukup besar pada perkembangan otonomi daerah atau desentralisasi di Indonesia. Jika di masalalu otonomi daerah lebih dipahami sebagai suatu kewajiban daerah untuk meaksanakan berbagai kewenangan atau urusan ataupun fungsi tertentu, maka dalam era baru otonomi daerah memiliki hak yang sangat luas untuk melaksanankan kewenangan-kewenangan pemerintahan.
Harus disadari bahwa pemahaman pada desentralisasi tidak hanya mencakup political decentralization maupun administrative decentralization, tetapi juga mencakup fiscal decentralization. Dampak aspek fiscal tersebut terkandung muatan kemampuan memanage keuangan daerah, dimana saat sekarang menunjukkan kondisi yang masih sangat lemah.
Kelemahan tersebut terkait erat dengan human resource constrains, padahal sumberdaya manusia Indonesia memegang peranan yang sangat penting yakni sebagai unsur infrastruktur Pemerintahan Negara. Sementara di sisi lain belum tersedianya pendidikan profesi dibidang keuangan daerah yang lebih formal dan terstruktur, serta dalam jangka panjang bertujuan manghasilkan tenaga-tenaga professional di bidang keuangan daerah.
Tujuan, Visi dan Misi
Tujuan Program DIII Keuangan Daerah secara umum bertujuan untuk mendidik dan menghasilkan lulusan yang memiliki integritas tinggi serta memiliki bekal pengetahuan dan keahlian professional dibidang terapan Keuangan Daerah, adapun tujuan khusus Prodi DIII Keuangan Daerah adalah:
Misi Prodi DIII Keuangan Daerah adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pemerintahan di bidang Keuangan Daerah sesuai posisi, peran, tanggung jawab dalam sistem pendidikan.
Kurikulum
Meliputi 40% teori dan 60% praktek. Mata Kuliah yang relevan antara lain :
Latar Belakang
Dengan lahirnya UU no 22 dan 25 tahun 1999 yang diganti dengan UU no 32 dan 33 tahun 2004 memberikan kesadaran bagi kita bahwa telah terjadi proses perubahan yang cukup besar pada perkembangan otonomi daerah atau desentralisasi di Indonesia. Jika di masalalu otonomi daerah lebih dipahami sebagai suatu kewajiban daerah untuk meaksanakan berbagai kewenangan atau urusan ataupun fungsi tertentu, maka dalam era baru otonomi daerah memiliki hak yang sangat luas untuk melaksanankan kewenangan-kewenangan pemerintahan.
Harus disadari bahwa pemahaman pada desentralisasi tidak hanya mencakup political decentralization maupun administrative decentralization, tetapi juga mencakup fiscal decentralization. Dampak aspek fiscal tersebut terkandung muatan kemampuan memanage keuangan daerah, dimana saat sekarang menunjukkan kondisi yang masih sangat lemah.
Kelemahan tersebut terkait erat dengan human resource constrains, padahal sumberdaya manusia Indonesia memegang peranan yang sangat penting yakni sebagai unsur infrastruktur Pemerintahan Negara. Sementara di sisi lain belum tersedianya pendidikan profesi dibidang keuangan daerah yang lebih formal dan terstruktur, serta dalam jangka panjang bertujuan manghasilkan tenaga-tenaga professional di bidang keuangan daerah.
Tujuan, Visi dan Misi
Tujuan Program DIII Keuangan Daerah secara umum bertujuan untuk mendidik dan menghasilkan lulusan yang memiliki integritas tinggi serta memiliki bekal pengetahuan dan keahlian professional dibidang terapan Keuangan Daerah, adapun tujuan khusus Prodi DIII Keuangan Daerah adalah:
- menciptakan ahli madya (Amd) di bidang keuangan daerah yang dapat memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- menciptakan tenaga analis keuangan yang terampil sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah
- menciptakan tenaga professional, trampil dan mempunyai integritas pribadi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Misi Prodi DIII Keuangan Daerah adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pemerintahan di bidang Keuangan Daerah sesuai posisi, peran, tanggung jawab dalam sistem pendidikan.
Kurikulum
Meliputi 40% teori dan 60% praktek. Mata Kuliah yang relevan antara lain :
- Akuntansi
- Komputer Akuntansi
- Akuntansi Keuangan Daerah
- Penyusunan APBD
- Perbemdaharaan Keuangan Daerah
- Perpajakan
